Perkembangan HAKI di Industri Kecil Kreatif Indonesia

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau pemikiran sesorang (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis) dan hasil kerja rasio. (Saidin, 2007)

Definisi hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintahan Negara Indonesia kepada penemu, pencipta, pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya. Hak eksklusif ini  adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan. (Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Departemen Perindustrian, 2007)

Kesimpulannya adalah Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hak atas hasil karya cipta serta pemikiran yang dihasilkan dari suatu penemuan, penciptaan, dan pendesaian seseorang, institusi ataupun lembaga yang diberikan oleh pemerintah.

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain Industri Budaya atau Ekonomi Kreatif . Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Menurut Howkins, Ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan. desain, fashion, film, musik, seni pertunjukkan, penerbitan, Penelitian dan Pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video.

Menurut Saya HAKI sudah diterapkan di Indonesia, namun masih banyak Industri-Industri kreatif yang belum mendaftarkan usahanya tersebut. Dengan didaftarkannya usaha tersebut maka kreatifitas pemilik tidak akan di plagiat atau dicuri karna sudah ada sangsi. Kasus pelanggaran HAKI di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Akibat pelanggaran HAKI tersebut, bukan hanya negara dirugikan dan mengancam arus investasi, tetapi Indonesia bisa juga terancam terkena embargo atas produk ekspornya. Perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi digital, dianggap mendukung tumbuh suburnya pelanggaran HAKI.

http://galihdodollipedh.blogspot.com/2013/04/hak-kekayaan-intelektual-haki.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif

http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual

Hukum Ekonomi yang berlaku di Indonesia

Hukum Ekonomi yang berlaku di Indonesia

Menurut M. H. Tirto Atmidjaya, S.H. ”Hukum adalah semua aturan (Norma) yang harus diikut sertakan dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu dan membahayakan diri sendiri atau harta.”

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan ekonomi.

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Jika didefinisikan, maka hukum ekonomi itu memiliki artian sebagai suatu hubungan sebab akibat yang terjadi antara hukum dan ekonomi yang sering terjadi dan terdapat dalam kehidupan sehari-hari di suatu negara maupun dalam hidup bermasyarakat. Hukum ekonomi dalam bisnis atau transaksi bisa terjadi jika salah satu kebijakan penunjang ekonomi mengalami keruntuhan, sehingga menghasilkan efek berantai ke ekonomi lainnya.

Contoh Hukum Ekonomi di Indonesia

1.    Jika harga sembako naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.

2.    Transaksi adalah jika bunga bank semakin tinggi maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan berpengaruh juga atas permintaan barang dan jasa. Logikanya kalau bunga bank sudah sangat tinggi untuk apa orang menyimpan uangnya di rumah, lebih baik disimpan di bank agar menghasilkan bunga yang besar.

Bagian Dari Hukum Ekonomi di Indonesia

1.      Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan adalah sebuah hukum ekonomi yang meliputi berbagai pengaturan dan pemikiran hukum yang berisi cara - cara peningkatan dan pengembangan ekonomi secara skala nasional Indonesia.

2.       Hukum Ekonomi Sosial
Hukum ekonomi sosial adalah peraturan serta pemikiran hukum yang berisi pemerataan pembangunan ekonomi nasional yang bisa berjalan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Untuk menerapkan hal tersebut maka diaturlah berbagai perundang - undangan yang bersumber dan berlandaskan pada pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 agar semua hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/02/hukum-hukum-ekonomi-di-indonesia.html

http://wahyuayunk.blogspot.com/2012/05/hukum-ekonomi-di-indonesia.html

EKONOMI KOPERASI "KPRI AMANAH"

Koperasi  yang berdiri pada tahun 1982 ini diberi nama “kpri AMANAH” yang mempunyai pengurus-pengurus sebagai berikut:

Ketua              : H. Yopti Nugraha,Sh,M.Pd

Wakil               : Yunus Juliansyah,SE, Mm

Sekretaris        : H.Zaenudin,S.ag,M.pd

Pengawas        : H. Muslimin Anshori,S.pd.i

Keamanan       : Jali

Syarat untuk menjadi anggota koperasi, yaitu:

1.      Memiliki badan hukum

2.      Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung usahanya yang akan dilaksanakan oleh koperasi

3.      Memiliki tenaga terampil

4.      Mampu mengelola koperasi

5.      Memiliki anggota minimal 20 orang

Sejarah berdirinya koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia diawali tahun 1886, tepatnya tanggal 16 Desember 1886. Tatkala R.Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto mendirikan Hulp en Spaarbank lembaga dengan modal koperasi kredit raiffesien. Dimaksudkan untuk menolong kaum priyai dari cengkraman lintah darat pada tahun 1913.

Serikat dagang islam membangkitkan kehidupan berkoperasi dengan pedagang dan pengusaha tekstil Bumiputera. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi ini terpisah tetapi akhirnya berhasil dipersatukan meskipun dalam situasi genting.

Masyarakat gerakan koperasi menggelar Kongres gerakan koperasi 1 pada tanggal 12 Juli 1947 bertempat diTasikmalaya, yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Pembangunan Koperasi dinegara Berkembang

BAB XII

PEMBANGUNAN KOPERASI

A.    Dinegara Berkembang

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Negara berkembang adalah sebagai berikut :

1. Sering koperasi, hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah) seperti petani, pengrajin, pedagang dan pekerja/buruh
2. Disamping itu ada berbagai pendapat yang berbeda dan diskusi-diskusi yang controversial mengenai keberhasilan dan kegagalan seta dampak koperasi terhadapa proses pembangunan ekonomi social di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang) merupakan alas an yang mendesak untuk mengadakan perbaikan tatacara evaluasi atas organisasi-organisasi swadaya koperasi.
3. Kriteria ( tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi seperti perkembangan anggota, dan hasil penjualan koperasi kepada anggota, pangsa pasar penjualan koperasi, modal penyertaan para anggota, cadangan SHU, rabat dan sebagainya, telah dan masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

Konsepsi mengenai sponsor pemerintah dalam perkembangan koperasi yang otonom dalam bentuk model tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pertama : Offisialisasi --> Mendukung perintisan pembentukan Organisasi Koperasi. Tujuan utama selama tahap ini adalah merintis pembentukan koperasi dari perusahaan koperasi, menurut ukuran, struktur dan kemampuan manajemennya,cukup mampu melayani kepentingan para anggotanya secara efisien dengan menawarkan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dengan harapan agar dalam jangka panjang mampu dipenuhi sendiri oleh organisasi koperasi yang otonom.
2. Tahap kedua : De Offisialisasi --> Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor dan pengawasan teknis, Manajemen dan keuangan secara langsung dari organisasi yand dikendalikan oleh Negara. Tujuan utama dari tahap ini adalah mendukung perkembangan sendiri koperasi ketingkat kemandirian dan otonomi .artinya, bantuan, bimbingan dan pengawasan atau pengendalian langsung harus dikurangi.

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dan program yang mensponsori pengembangan koperasi, yaitu :

1. Untuk membangkitkan motivasi para petani agar menjadi anggota koperasi desa, ditumbuhkan harapan-harapan yang tidak realistis pada kerjasama dalam koperasi bagi para anggota dan diberikan janji-janji mengenai perlakuan istimewa melalui pemberian bantuan pemerintah.
2. Selama proses pembentukan koperasi persyaratan dan kriteria yang yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi yang kuatdan, efisien, dan perusahaan koperasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara otonom, tidak mendapat pertimbangan yang cukup.
3. Karena alas an-alasan administrative, kegiatan pemerintah seringkali dipusatkan pada pembentukan perusahaan koperasi, dan mengabaikan penyuluhan, pendidikan dan latihan para naggota, anggota pengurus dan manajer yang dinamis, dan terutama mengabaikan pula strategi-strategi yang mendukung perkembangan sendiri atas dasar keikutsertaan anggota koperasi.
4. Koperasi telah dibebani dengan tugas-tugas untuk menyediakan berbagai jenis jasa bagi para anggotanya (misalnya kredit), sekalipun langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat melengkapi belum dilakukan oleh badan pemerintah yang bersangkutan (misalnya penyuluhan).
5. Koperasi telah diserahi tugas, atau ditugaskan untuk menangani program pemerintah, walaupun perusahaan koperasi tersebut belum memiliki kemampuan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan program itu.
6. Tujuan dan kegiatan perusahaan koperasi (yang secara administratif dipengaruhi oleh instansi dan pegawai pemerintah) tidak cukup mempertimbangkan, atau bahkan bertentangan dengan, kepentingan dan kebutuhan subyektif yang mendesak, dan tujuan-tujuan yang berorientasi pada pembangunan para individu dan kelompok anggota.

Sumber:

http://mierameidianisuryadi.blogspot.com/2012/01/pembangunan-koperasi-di-negara.html